Mataram (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Mohammad Iqbal berharap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengecek kembali duduk persoalan lahan yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
"Dengan begitu, akan menjadi fair (adil)," kata Iqbal di Mataram, Kamis.
Komnas HAM turun lapangan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat. Mereka berasal dari kalangan yang dikatakan Iqbal mengklaim lahan tanpa mengantongi atas hak yang sah.
Baca juga: Komnas HAM menemukan dugaan intimidasi dan lahan Mandalika belum dibayar
"Jadi yang melapor ke Komnas HAM ini adalah orang yang mengklaim lahan saja," ujarnya.
Menurut data yang dirilis kepolisian, ada sebanyak 15 lahan masuk kategori klaim. Sebagai "leading sector" pembebasan lahan KEK Mandalika, Polda NTB sudah jauh hari sebelumnya mempersilahkan mereka untuk menyelesaikan persoalan klaim tersebut melalui jalur hukum.
Namun di tengah perjalanannya, ada saja pihak yang terindikasi melakukan provokasi dengan memanfaatkan masyarakat.
Demi tercapai keuntungan pribadinya, mereka ajak masyarakat minta ganti rugi lahan dengan melakukan aksi di lapangan.
Baca juga: Komnas HAM dan pemerintah duduk bersama menuntaskan lahan Mandalika
"Cara-cara seperti itu yang tidak benar," ucapnya.
Karena itu, Iqbal mendukung penuh Komnas HAM ikut turun lapangan. Walaupun ada aduan dari masyarakat, Iqbal yakin Komnas HAM sebagai lembaga independen akan bekerja secara profesional.
"Saya dukung dan yakin, Komnas HAM pasti bakal melihat data dari masing-masing pihak, akan bekerja secara profesional," ucapnya.
Kapolda NTB harapkan Komnas HAM cek duduk persoalan lahan KEK Mandalika
Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal. (ANTARA/Dhimas B.P.)
