ACT NTB mencegah kerawanan gizi dengan mobil layanan makan gratis

id ACT NTB,Mobil Layanan Makan,Kerawanan gizi,Humanity Food Van

ACT NTB mencegah kerawanan gizi dengan mobil layanan makan gratis

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) NTB Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, meresmikan mobil layanan makan gratis milik ACT, di Dusun Batulayar Utara, Desa Batulayar, Lombok Barat, Selasa (25/1/2022). ANTARA/HO-ACT

Lombok Barat (ANTARA) - Aksi Cepat Tanggap (ACT) Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan mobil layanan makan gratis yang bertujuan untuk mencegah kerawanan gizi masyarakat di daerah tertimpa bencana.

Peluncuran mobil layanan makan gratis (Humanity Food Van) sebagai rangkaian memperingati Hari Gizi Nasional tersebut dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) NTB Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, didampingi Kepala Cabang ACT NTB, M Romi Saefuddin, di Dusun Batulayar Utara, Desa Batulayar, Lombok Barat, Selasa.

"Saya berharap penyuluhan terkait gizi kepada masyarakat dapat dilakukan melalui mobil layanan makan gratis itu," kata Hj Niken.

Isteri Gubernur NTB H Zulkieflimansyah itu juga mengajak ibu-ibu untuk memperhatikan gizi yang terkandung dalam makanan anak-anaknya. Sebab, gizi yang baik, tentu akan mempengaruhi tumbuh kembang sang buah hati agar tidak mengalami stunting.

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.

"Ibu adalah jantung rumah tangga, gizi yang ada dalam sebuah keluarga tentu semua ibu yang mengatur, sehingga kita menjadi seorang ibu juga harus pandai mengatur apa yang akan dikonsumsi oleh keluarga kita," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Cabang ACT NTB M Romi Saefudin mengatakan berdasarkan data Global Hunger Index pada 2021, bahwa Indonesia mengalami kerawanan pangan sebesar 46,13 persen.

Kerawanan pangan itu menyebabkan banyak masyarakat mengalami kekurangan pangan sekaligus menempatkan Indonesia peringkat ke-73 dari 116 negara dengan tingkat kelaparan katagori sedang.

Oleh karena itu, kata dia, diperlukan inovasi program menarik untuk bersama bergerak dan memperluas manfaat bagi masyarakat NTB.

"Secara kelembagaan, ACT siap berkolaborasi dengan para pihak terkait untuk bergerak bersama, terutama ke lokasi pascabencana yang mengalami krisis pangan dan daerah tepian di NTB," katanya.