Pemprov NTB raih 12 WTP dari BPK RI
Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang menyerahkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun 2022 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Zulkieflimansyah didampingi Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda dan anggota DPRD NTB lainnya dalam rapat paripurna DPRD NTB di Mataram, Kamis (8/6/2023). (ANTARA/Nur Imansyah).
Penyerahan Opini WTP untuk Pemprov NTB diterima Gubernur NTB Zulkieflimansyah didampingi Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda dan pimpinan DPRD NTB lainnya Muzihir, dan Naufar Furqoni Farinduan.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengapresiasi atas atensi positif yang telah disematkan BPK kepada Pemprov NTB. Hal ini menjadi penyemangat bagi NTB untuk melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik kedepannya.
"Alhamdulillah apa yang menjadi harapan kami untuk kembali meraih prestasi yang membanggakan terhadap hasil pemeriksaan LKPD tahun 2022, dapat tercapai sebagaimana tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.
Selain itu, dinamika pembangunan terus berkembang pesat di NTB, sehingga harus mampu menyesuaikan dengan berpedoman pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Bang Zul berharap kepada BPK RI untuk terus memberikan pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah di NTB, pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas pemerintahan di provinsi nusa tenggara barat.
"Kami yakin dan percaya, BPK selaku auditor eksternal memiliki andil yang besar terhadap semakin membaik-nya kinerja pengelolaan keuangan daerah di NTB," katanya.
