Cianjur pastikan semua penyintas masuk sebagai penerima bantuan

Cianjur, Jabar (ANTARA) - Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman, memastikan semua warga penyintas gempa Cianjur yang rumahnya rusak masuk dalam penerima bantuan stimulan dari pemerintah pusat tahap 4, sehingga pendataan dan survei kembali dilakukan menyeluruh.

"Kami berharap pada bantuan tahap 4, warga yang rumahnya rusak akibat gempa dan belum menerima bantuan stimulan dari pemerintah terdata seluruhnya, sehingga tidak ada lagi yang terlewat, saya pastikan semua terdata dan mendapat bantuan," katanya di Cianjur, Jumat.

Pemkab Cianjur terus berupaya agar warga penyintas gempa mendapatkan dana stimulan dari pemerintah untuk membangun kembali rumahnya yang rusak ringan, sedang dan berat seperti warga yang sudah menerima ditahap 1,2 dan 3.

Pihaknya meminta warga yang belum mendapatkan bantuan stimulan dari pemerintah untuk memastikan ke desa atau dinas penghubung di masing-masing desa masuk dalam data penerima tahap 4, sehingga seluruh warga korban gempa dapat kembali membangun rumahnya dan tidak tinggal di tenda. "Kalau warga yang memiliki dana atau tabungan, dapat melakukan pembangunan sambil menunggu pencairan nanti bisa sistem rembes atau ditagihkan setelah selesai," katanya.

Kabid Rehab Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cianjur, Nurzein, mengatakan hunian tidak masuk kriteria pada survei tahap 4 otomatis tidak mendapatkan bantuan dana stimulan gempa, sehingga penyintas diminta mendaftarkan diri ke desa.

"Kalau disurvei Tidak Masuk Kriteria (TMK) berarti gugur tidak dapat dana stimulan gempa, namun kami akan melakukan survei ulang agar semua penyintas mendapatkan haknya," kata Nurzein.

Baca juga: PMI bangun ratusan hunian sementara di lokasi gempa
Baca juga: Pegawai PLN mengajar di sekolah darurat penyintas gempa bumi

Ia menjelaskan, berdasarkan data yang diperoleh tim verifikasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Cianjur selama 3 minggu terakhir sekitar 13.760 hunian penyintas gempa di sejumlah kecamatan telah didatangi petugas, 5.600 unit diantaranya TMK sehingga tidak dapat bantuan dari pemerintah.