Bawaslu NTB minta jajaran tetap lakukan penguatan kerja-kerja demokrasi

Mataram (ANTARA) - Bawaslu Nusa Tenggara Barat meminta jajaran di kabupaten dan kota untuk tetap melakukan penguatan kerja-kerja demokrasi meski di tengah efisiensi anggaran.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Itratif mengatakan bahwa pihaknya sangat merasakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Karena banyak rencana-rencana kegiatan penguatan demokrasi yang sudah disusun pada tahun 2025 ini, terpaksa harus ditiadakan.

"Ya secara langsung tidak langsung efisiensi ini berpengaruh pada volume kegiatan. Praktis kegiatan banyak berkurang, tidak bisa kita hindari terutama untuk kegiatan-kegiatan penguatan demokrasi, tapi ini tidak masalah," ujarnya di Mataram, Rabu.

Diketahui bahwa pada tahun 2025 ini tidak ada lagi kegiatan kepemiluan, sehingga kegiatan Bawaslu ditekankan lebih banyak pada penguatan demokrasi kepada kelompok-kelompok masyarakat. Namun dengan adanya kebijakan efisiensi ini, kegiatan-kegiatan penguatan demokrasi yang sudah disusun tersebut harus tetap berjalan.

Baca juga: Bawaslu Lombok Timur dapat hibah aset bangunan

Itratif menegaskan meski ada efisiensi anggaran, namun tidak serta merta pihaknya mengandalkan anggaran untuk berkegiatan. Justru dengan kondisi tersebut mendorong jajarannya untuk lebih kreatif lagi dalam melakukan kegiatan.

"Karena ada efisiensi ini, itu bukan jadi alasan menurunkan upaya penguatan demokrasi ke masyarakat. Sekali lagi efisiensi ini tidak menghambat kerja-kerja penguatan demokrasi, tanpa biaya, kita akan berusaha bisa jalan dengan baik," tegas Itratif.

Hal itu juga sudah disampaikan Itratif kepada jajaran bawaslu di tingkat kabupaten/kota se NTB. Agar terus melakukan proses kreatif dan inovatif di tengah efisiensi anggaran, tetap bisa berkegiatan untuk penguatan demokrasi di tengah masyarakat.

"Saya kira kita punya pengalaman cukup panjang, melaksanakan pemilu dan pilkada, bagaimana kita menciptakan inovasi dan berkreativitas melakukan pengawasan yang tidak menyedot banyak biaya," terang Itratif.

Baca juga: DKPP terima 16 aduan pelanggaran etik penyelenggara pemilu di NTB

Menurutnya inovasi dan kreatifitas itu, salah satunya yakni dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan luaskan pesan-pesan demokrasi kepada masyarakat. Jika pun rapat-rapat akan lebih banyak menggunakan teknologi zoom meeting, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi.

"Banyak ruang publik yang bisa dimanfaatkan tanpa mengeluarkan biaya, tapi pesan penguatan demokrasi bisa tersampaikan ke masyarakat. Seperti ruang digital, podcast, rapat-rapat lewat zoom, kita akan gunakan fasilitas yang ada," katanya.

Diketahui berdasarkan rapat kerja dengan DPR RI, Bawaslu memiliki pagu anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp2,4 triliun lebih. Anggaran tersebut kemudian dilakukan efisiensi sebesar 40 persen dari alokasi anggaran tahun 2025 atau senilai Rp955 miliar, atau hampir satu triliun.

Baca juga: Bawaslu NTB evaluasi tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2024