Mataram (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan arah kebijakan pembangunan untuk menciptakan lompatan ekonomi secara signifikan selama kurun waktu dua dekade ke depan.
"Sekarang pendapatan per kapita tergolong rendah. Kami berharap dalam 20 tahun ke depan dapat terjadi lompatan ke menengah maupun tinggi," kata Kepala Bappeda NTB Iswandi di Mataram, Senin.
Dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD 2025-2045 yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah, Bappeda NTB mendorong peningkatan pendapatan per kapita dari Rp32,73 sampai Rp32,98 juta per tahun menjadi Rp241,48 hingga Rp275,57 juta per tahun.
Iswandi menuturkan indeks ekonomi biru juga ditargetkan meningkat dari 54,53 poin menjadi 210,50 poin dan kontribusi produk domestik bruto industri pengolahan naik dari 7,66 persen menjadi 18,95 sampai 21,27 persen.
"Dalam bidang ekonomi diharapkan setiap daerah dapat melakukan transformasi ekonomi. Untuk NTB, kami berharap melalui transformasi ekonomi bisa meningkatkan produktivitas dan pendapatan per kapita," kata Iswandi.
Baca juga: Bappeda NTB segera gelar konsultasi publik terkait dokumen RPJMD
Selain meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan pendapatan perkapita, Bappeda NTB juga sudah menyiapkan empat sasaran utama lainnya untuk menuju NTB Emas 2045 berupa penurunan kemiskinan dan ketimpangan sosial, pengaruh kepemimpinan pemerintah daerah yang efektif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca menuju netralitas karbon.
Dalam baseline 2025, tingkat kemiskinan antara 11,65 sampai 12,18 persen dan ditargetkan turun menjadi 0,30 sampai 0,80 persen pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi juga ditargetkan meningkat dari 6 sampai 6,5 persen menjadi 6,33 sampai 7,76 persen.
Adapun dari aspek penurunan emisi gas rumah kaca dari 25,99 persen menjadi 94,88 persen dan indeks kualitas lingkungan hidup daerah naik dari 76,19 poin menjadi 83,34 poin.
Dalam peta jalan RPJPD 2025-2045, Nusa Tenggara Barat berupaya keluar dari dominasi tambang dengan mengoptimalkan sektor-sektor unggulan berupa pariwisata, pertanian, dan maritim.
Baca juga: NTB perkuat fondasi ekonomi melalui diversifikasi usaha nontambang
Pada tahap pertama transformasi ekonomi tersebut pemerintah melakukan penguatan tata kelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kompeten serta diversifikasi ekonomi. Tahapan kedua adalah peningkatan produktivitas dan kualitas produk barang atau jasa serta perluasan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Selanjutnya, integritas sektor investasi dan industri jaringan domestik dan global untuk penguatan ekspor. Tahapan terakhir berupa perwujudan Nusa Tenggara Barat sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi di wilayah regional Kepulauan Sunda Kecil.
Adapun lima tahun ke depan, Bappeda NTB mengorkestrasi 10 program unggulan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri ke dalam transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola.
Baca juga: Bappeda petakan lima isu strategis di NTB
Sebanyak 10 program unggulan yang sudah dibuat, di antaranya desa berdaya, industrialisasi, infrastruktur dan konektivitas yang dapat mewujudkan pariwisata berkualitas.
Lebih lanjut Iswandi berharap kesepuluh program tersebut dapat menjadi suatu strategi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat.
"Dengan adanya program unggulan yang fokus kepada agromaritim, pariwisata, dan mempercepat penurunan kemiskinan, maka diharapkan Nusa Tenggara Barat memiliki satu fondasi ekonomi yang semakin kuat untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif setiap tahun," pungkasnya.
