Budidaya laut peluang usaha berprospek cerah

Mataram,  (Antara Mataram) - Luas indikatif potensi lahan pengembangan budidaya laut secara nasional mencapai 4,58 juta hektare. Hingga 2011 baru dimanfaatkan untuk usaha budidaya sekitar 169.292 ha atau 3,69 persen.

Banyak jenis ikan konsumsi yang mempunyai nilai jual tinggi, diantaranya ikan Kerapu, Bawal bintang dan Kakap putih merupakan komoditi ekspor yang banyak diminati pasar luar negeri. Komoditas perikanan ini bisa dikembangkan dengan budidaya laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo menilai budidaya laut atau "marine culture" saat ini menjadi usaha yang mempunyai prospek cerah. Apalagi pengembangan budidaya laut dinilai masih mempunyai peluang yang sangat besar.

Karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya menggenjot produksi perikanan budidaya melalui optimalisasi pemanfaatan potensi budidaya. Salah satunya adalah dengan mendorong percepatan pengembangan kawasan budidaya laut.

Prospek pengembangan budidaya laut khususnya pada area "off shore" atau lepas pantai mempunyai peluang besar sebagai alternatif usaha yang prospektif bagi masyarakat pesisir.

"Karena itu KKP melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budidaya telah melakukan upaya strategis dalam mempercepat pengembangan kawasan budidaya ikan kerapu melalui pengembangan model percontohan atau `demfarm` budidaya ikan kerapu di 10 kabupaten," katanya.

Usaha budidaya ikan kerapu, menurut dia, menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Ini terlihat pada sentra-sentra produksi benih kerapu yang secara rutin mendapatkan pesanan dalam jumlah yang cukup besar.

"Disamping itu munculnya beberapa perusahaan yang bergerak dalam budidaya ikan kerapu di beberapa daerah menjadi bukti bahwa peluang bisnis kerapu masih sangat prospektif ke depan," katanya seusai menebar 30.000 ekor benih Kerapu bebek, kerapu macan dan kerapu hybrid di lahan budidaya PT. Bofa Marine Lombok Tengah, Kamis (30/5).

Sebagai gambaran tahun 2012 capaian angka produksi, sementara untuk ikan kerapu sebesar 10.200 ton, sedangkan capaian produksi ikan kakap sebesar 6.100 ton.

Menurut Sharif, sentra produksi kerapu masih didominasi oleh 10 Provinsi penghasil utama, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Nangroe Aceh Darussalam, Lampung, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Provinsi Maluku.

"Hal ini sejalan dengan kebijakan KKP dalam mewujudkan capaian industrialisasi perikanan budidaya," kata Menteri Kelautan dan Perikanan.



Dijadikan model

Budidaya kerapu di perairan laut Gerupuk, Kabupaten Lombok Tengah dengan keramba jaring apung menggunakan "High density Polyethilen" (HDPE) dijadikan model untuk seluruh Indonesia.

"Keramba jaring apung (KJA) yang digunakan untuk budidaya kerapu di Lombok Tengah merupakan keramba yang berciri lebih modern. Dengan menggunakan material HDPE ini tujuannya untuk kelestarian lingkungan," katanya seusai acara penebaran 30.000 ekor benih kerapu di perairan Gerupuk, Lombok Tengah, Kamis.

Penggunaan KJA dengan material HDPE ini ramah lingkungan dan tidak ada pencemaran, kalau keramba ini rusak tidak akan mencemari laut dan mampu bertahan hingga 15 tahun.

"Dengan menggunakan bahan ini ikan yang dibudidayakan tidak akan terkena penyakit. Ini merupakan proyek percontohan dan pertama digunakan untuk budidaya laut, jensi material keramba dari bahan HDPE ini akan digunakan di tempat laih di Indonesia," ujarnya.

Budidaya kerapu milik PT Bofa Marine di perairan Gerupuk, Lombok Tegah ini untuk tahap pertama sebanyak 60 lubang dan akan ditambah menjadi 150 lubang.

"Untuk pengembangan budidaya kerapu ini kami mendorong pengusaha dan masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan usaha ini. Karena itu saya mendorong pengusaha untuk mengelola budidaya kerapu tersebut bekerja sama dengan nelayan," katanya.

Menurut dia, dalam kerja sama itu pengusaha memiliki sistem untuk membayar setiap penambahan ukuran kerapu dengan harga tertentu. Ini dimaksudkan agar para nelayan ikut merasa memiliki, sehingga baik pengusaha maupun nelayan sama-sama mendapat keuntungan.

"Saya mendorong pengembangan budidaya kerapu, karena di sejumlah negara, seperti China dan Jepang kerapu dinilai sebagai salah satu komoditas terbaik. Harga 1 kilogram kerapu bisa mencapai Rp450.000. Harga kerapu ini mirip dengan ikan salmon," kata Sharif.

Menurut dia, alasan memilih NTB sebagai lokasi percontohan budidaya kerapu, antara lain karena kualitas air lautnya baik dan tidak tercemar industri. Selain kerapu cocok untuk abalon, rumput laut dan teripang.

"Kualitas air laut di Lombok ini paling baik, sehingga perkembangbiakan kerapu relatif cepat, sehingga budidaya ini akan terus dikembangkan di daerah ini," katanya.

Produksi ikan kerapu hasail budidaya tersebut sebagian untuk memenuhi eskpor yang cukup besar dari berbagai negara, antara lain China dan Hong Kong.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan ekspor kerapu ke berbagai negara sebanyak 15.000 ton pada 2013 sehubungan dengan permintaan komoditas tersebut masih relatif cukup tinggi, antara lain, dari China dan Hong Kong.

Menurut Sharif, di Hong Kong masyarakatnya lebih "minded" kerapu dibandingkan dengan Salmon. Tahun 2012 volume ekspor kerapu mencapai 10.200 ton dan ikan kakap 6.100 ton.

"Hingga kini, kita baru bisa memenuhi sekitar 30 persen permintaan ikan kerapu dari berbagai negara, khususnya China dan Hong Kong. Jadi, pemasaran hasil budi daya kerapu kita bisa dijamin tidak ada masalah," katanya.

Sampai saat ini, menurut dia, relatif cukup banyak pengusaha yang mengelola budi daya kerapu, baik di perairan NTB maupun provinsi lainnya di Indonesia.

Sentra produksi kerapu masih didominasi oleh 10 Provinsi penghasil utama, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Nangrooe Aceh Darusalam, Lampung, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Papua Barat, NTB, Maluku Utara, dan Provinsi Maluku.

Penghasil utama ikan kakap putih lain, yakni Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Maluku Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.



Prospek cerah

Sementara itu Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya Slamet menilai prospek pengembangan usaha budidaya di perairan laut NTB masih cukup cerah baik budidaya kerapu, kakap putih dan bawal bintang.

Di Provinsi NTB, Ditjen Perikanan Budidaya telah mengalokasikan sebanyak enam klaster atau 96 lubang budidaya dengan padat tebar 325 ekor per lubang, masing-masing tersebar di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat dan Bima.

Ia mengatakan sejauh ini hasil monitoring terhadap proyek percontohan ikan kerapu pada beberapa kawasan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Ini terbukti selama masa pemeliharan 3,5 bulan tingkat kelangsungan hidup atau survival rate (SR) mencapai lebih 90 persen dengan ukuran ikan mencapai 80-100 gr per ekor.

"Tujuan pengembangan proyek percontohan adalah dalam rangka memperkenalkan model penerapan usaha budidaya ikan kerapu yang sesuai teknologi anjuran berbasis klaster. Diharapkan melalui pengelolaan demfarm berbasis kelompok ini masyarakat akan mampu mengelola usahanya secara berkelanjutan," ujarnya.

Slamet mengatakan, potensi area pengembangan budidaya laut (fin fish) di Provinsi NTB mencapai 2.642,37 ha, pemanfaatan sampai pada 2011 baru mencapai 115,03 ha dengan total produksi ikan kerapu pada 2011 sebanyak 256 ton. Nilai ini mengantarkan NTB dalam jajaran 10 besar Provinsi penghasil ikan kerapu di Indonesia.

Percepatan kawasan budidaya kerapu di NTB, menurut Slamet, juga diarahkan dengan mendorong investasi bagi usaha ini pada kawasan-kawasan potensial.

Dia mengatakan salah satu perusahaan yang telah berinvestasi dalam usaha budidaya ikan kerapu adalah PT Bofa Marine yang berlokasi di Dusun Grupuk Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.

Pihak perusahaan berkomitmen untuk berinvestasi di budidaya kerapu, karena menilai peluang usaha budidaya laut cukup menjanjikan.

PT Bofa Marine menerapkan teknologi keramba jaring apung (KJA) menggunakan High density Polyethilen (HDPE)

"Dengan teknologi ini diharapkan akan memperoleh beberapa kelebihan di antaranya lebih ramah lingkungan," kata Slamet.

Teknologi ini, menurut dia, juga dinilai lebih efektif dalam pengelolaan, mempunyai daya tahan lama terhadap gelombang sehingga dapat lebih produktif dibanding KJA konvensional, dan dari segi penataan tata letak lebih rapi dan fleksibel.

"Tahap awal perusahaan sudah mengembangkan sebanyak 60 lubang dengan ukuran perlubang 4x4x3,5 meter, dengan padat tebar sebanyak 500 ekor per lubang," katanya.

Komoditas ikan kerapu, menurut Slamet, mempunyai harga tinggi. Bayangkan untuk jenis ikan kerapu bebek di tingkat pembudidaya harganya mencapai Rp350.000 per kilogram, sedangkan di tingkat eksportir mencapai Rp500.000 per kg.

Jenis ikan kerapu bebek, katanya, berbeda dengan ikan kerapu macan rata-rata di tingkat pembudidaya harganya Rp120.000 per kg. Untuk itu, dengan masuknya PT Bofa Marine ke NTB, maka akan diikuti para investor lain, sehingga akan semakin mampu mendorong peningkatan produksi ikan kerapu nasional secara signifikan.

Usaha budidaya kerapu membutuhkan investasi besar dan jangka waktu pemeliharaan yang cukup lama, yakni selama delapan hingga 12 bulan). Dengan masuknya investor, diharapkan akan mampu membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar melalui pola segmentasi usaha," katanya.

Menurut Slamet, selain kerapu, ada beberapa jenis ikan yang juga nilai ekonominya tinggi, di antaranya kakap putih dan bawal bintang (Pompano). Saat ini teknologi pembenihan dan pembesarannya telah mampu dikuasai dan mulai berkembang di masyarakat.

Sentra produksi ikan kakap tersebar di 10 Provinsi penghasil utama antara lain Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Maluku Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

Sedangkan budidaya ikan bawal bintang telah mulai berkembang di Batam, Bintan, Lombok, Bali dan beberapa daerah lainnya. Saat ini permintaan ikan bawal bintang untuk memasok kebutuhan restoran sudah meluas.

"Untuk di Lombok saja permintaan rutin selalu datang dari Bali sebagai pasar utama. Walaupun harga bawal bintang tidak semahal kerapu, yaitu berkisar Rp50.000 per kg, namun karena masa pemeliharaan yang tidak terlalu lama, menjadikan komoditas ini cukup diminati oleh masyarakat pembudidaya," kata Slamet.

Perkembangan usaha budidaya di Kabupaten Lombok Tengah termasuk rumput laut nampaknya tidak terlepas dari peran penyuuh perikanan. Jumlah penyuluh perikanan di Lombok Tengah 27 orang pengawai negeri sipil (PNS) dan lima orang Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK).

Kepala Pusat Penyuluhan (Kapusluh) Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Herman Suherman menilai penyuluh perikanan memiliki peran strategis dalam meningkatan peningkatan produksi dan produktivitas rumput laut.

"Peran strategis para penyuluh itu dalam bentuk alih teknologi budidaya dan pengolahan hasil, fasilitasi akses permodalan dan meningkatkan jaringan kemitraan usaha," katanya.

Alih teknologi penanganan hasil panen rumput laut dari penjemuran sederhana atau langsung di atas pasir diubah menggunakan alat penjemur dari para-para bambu, sehingga mampu meningkatkan nilai higenitas sekalus meningkatkan harga rumput laut.

Dia mengatakan, penyuluh perikanan harus dapat membantu pelaku utama dalam upaya meningkatkan produksi yang diikuti dengan sinergi produksi hulu hilir guna menodorong optimisme pelaku usaha perikanan dalam rangka meningkatkan produksi dan menjaga keberlangsungannya, karena pasar tersedia dengan harga yang stabil.

Penyuluh perikanan, kata Herman, telah memfasilitasi konsumen dengan pihak pabrik pengolahan dan pemasaran serta mendorong kerja sama riset dan pengembangan dengan lembaga-lembaga penghasil teknologi.

"Penyuluh juga harus berperan aktif dalam mendorong program-program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti industrialisasi rumput laut, peningikatan kehidupan nelayan (PKN), Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) dan Minapolitan," kata Herman.

Menurut dia, potensi perikanan di Kabupaten Lombok Tengah yang cukup potensial diantaranya komoditas rumput laut dan lokasi budidaya antara lain berada di Desa Gerupuk dan Awang dengan total areal potensial seluas 475 hektare.

Tingkat pemanfaatan pada 2011 baru mencapai 214,63 ha dengan produksi tahun 2012 untuk Desa Gerupuk sebanyak 14.706,25 ton dan Awang 6.787,50 ton. (*)