Mataram (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan akses jalan yang menjadi tahapan awal pembangunan hunian sementara (huntara) 29 kepala keluarga nelayan di Mapak Indah yang terdampak abrasi pantai akhir 2022, kini sudah dibuka.
"Pembukaan akses jalan menuju huntara itu menjadi tahap awal pembangunan huntara nelayan Mapak Indah yang terdampak abrasi pantai pada 25 Desember 2022," kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram M Nazaruddin Fikri di Mataram, Selasa.
Pembukaan jalan yang dimulai pada 6 Februari 2023 memiliki lebar empat meter lebih itu menjadi prioritas agar kendaraan dan alat berat yang akan membawa material untuk pembangunan huntara bisa keluar masuk. Ke depan jalan tersebut akan menjadi akses utama warga yang berada di huntara menuju jalan utama.
"Untuk proses pembukaan jalan sekaligus pemasangan pagar pembatas jalan dengan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub), kita menggunakan anggaran Rp50 juta," katanya.
Menurutnya, dengan adanya pagar pemisah antara jalan menuju huntara dengan Kantor Dishub, diharapkan tidak akan mengganggu aktivitas kegiatan uji KIR di Dishub karena kendaraan akan hilir mudik dari jalan yang sudah dibuka.
Akses jalan yang dibuka itu, lanjutnya, untuk memudahkan berbagai alat berat masuk ke areal lahan pembangunan huntara nelayan. "Akses jalan ini tidak kita buatkan gerbang, karena ini akan menjadi akses utama atau jalan umum. Tapi ke depan kalau nelayan mau membuat portal dibolehkan," katanya.
Setelah pembukaan akses jalan, katanya, tahapan yang akan dilaksanakan adalah pengurukan dan pematangan lahan sembari proses tender pembangunan huntara dengan anggaran Rp2,1 miliar dari biaya tak terduga (BTT) selesai. "Kami targetkan sebelum Idul Fitri 1444 Hijriah, 29 kepala keluarga (KK) yang kini masih tinggal atau mengungsi di rumah keluarganya bisa menempati huntara," katanya.
Bahkan, lanjutnya, Wali Kota Mataram ingin agar proses relokasi nelayan dilakukan secara bertahap tanpa menunggu semua huntara rampung dibangun. "Artinya, jika satu blok huntara sudah jadi, disarankan langsung ditempati. Tidak mesti harus menunggu huntara rampung 100 persen," katanya.
Dalam perencanaannya, huntara nelayan Mapak Indah akan dibangun di atas lahan 2.000 meter persegi, dengan bentuk blok atau rumah panjang yakni 8 blok akan dibangun dua unit, dan tujuh blok dibangun dua unit sehingga totalnya menjadi 30 unit.
Baca juga: Disperkim data kekurangan rumah di Mataram
Baca juga: Mataram butuh 5.000 titik penerang jalan lingkungan
"Satu unit rumah berukuran 4x6 meter, sebanyak 30 unit, untuk 29 KK. Jumlah unit itu sengaja dilebihkan satu sebagai fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan jadi musala, ruang jaga atau lainnya," katanya.
Selain itu, huntara juga dilengkapi dengan fasilitas air bersih, toilet, dan listrik pada masing-masing unit serta menggunakan penyekat ruang dobel agar lebih nyaman. Huntara juga akan dibangun dengan konstruksi yang kokoh dengan menggunakan material yang tahan terhadap korosif sehingga tidak mudah keropos atau rusak akibat cuaca pesisir.
Ia mengatakan, huntara yang akan dibangun ini lebih representatif dibandingkan rumah mereka yang roboh akibat abrasi pantai. Pasalnya, satu rumah yang mereka tempati di sempadan pantai dihuni 2-3 kepala keluarga. "Jadi 17 rumah yang roboh akibat abrasi pantai di Mapak Indah berisi 100 jiwa, 29 KK. Artinya, satu rumah bisa ditempati 2-3 KK," katanya.
Berita Terkait
KLH minta pemda selesaikan peta jalan kelola sampah
Minggu, 24 November 2024 5:44
Kejaksaan pastikan kasus korupsi Gunung Tunak Lombok Tengah tetap jalan
Selasa, 19 November 2024 20:01
Jaksa kantongi hasil pemeriksaan Bappenda dan PLN di kasus korupsi PPJ Lombok Tengah
Rabu, 13 November 2024 14:26
Komisi V DPR soroti kondisi jalan rusak di Sumut
Rabu, 30 Oktober 2024 20:10
Jelang musim hujan, Proyek apa saja yang sudah dipersiapkan di Surabaya
Minggu, 27 Oktober 2024 21:24
99 delegasi NU Jatim siap ikut Gerak Jalan "Resolusi Jihad" Mojokerto-Surabaya
Minggu, 27 Oktober 2024 20:44
Kejari Lombok Tengah minta dukungan Kejagung cari DPO korupsi Gunung Tunak
Jumat, 25 Oktober 2024 15:37