Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR Bambang Patijaya berharap agar tata kelola dan tata niaga pertambangan timah segera diperbaiki, sehingga aktivitas pertambangan di Bangka Belitung dapat beroperasi dengan normal.
“Kami melihat data dari BPS, bulan Januari dan Februari itu ekspor dari Bangka Belitung anjlok,” ujar Bambang dalam video singkat, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Selasa.
Bambang mengatakan bahwa Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Namun, kata dia, industri timah saat ini sedang mengalami turbulensi.
Permasalahan tersebut lantas berdampak pada melemahnya ekonomi Bangka Belitung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Februari 2024 tidak ada aktivitas ekspor timah dari Kepulauan Babel, sehingga nilai ekspor daerah itu turun hingga 37,02 persen.
BPS menunjukkan bahwa nilai ekspor Babel pada Februari 2024 sebesar 18,76 juta dolar Amerika Serikat atau turun 37,02 persen dibandingkan bulan sebelumnya 29,79 juta dolar AS.
“Persoalannya, salah satunya adalah karena terlambatnya pengeluaran RKAB (Rencana Kegiatan Anggaran Biaya),” kata Bambang.
Oleh karena itu, ia meminta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memperbaiki tata kelola dan tata niaga pertambangan timah. Lebih lanjut, ia juga meminta kepada perusahaan timah pemegang IUP (izin usaha pertambangan) untuk melakukan aktivitas pertambangan hingga angka ekspor dapat merangkak naik.
“Supaya perekonomian daerah berjalan,” ucap dia.
Sebelumnya, PT Timah Tbk (Perseroan) menyatakan komitmen untuk memperbaiki tata kelola pertambangan dan niaga timah Indonesia di tengah terjadinya aktivitas pertambangan tanpa izin.
Baca juga: Menko Marves bidik digitalisasi timah tuntas Juni untuk cegah korupsi
Baca juga: Dirut PT Timah bantah terlibat kasus korupsi timah
“Perseroan terus mendorong perbaikan tata kelola pertimahan,” ujar Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT TIMAH Tbk Fina Eliani dalam keterangan tertulis yang dilansir Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip dari Jakarta, Minggu (31/3).
Perbaikan tersebut, kata Fina, akan ditempuh melalui gencarnya melakukan pengamanan aset dan penegakan aturan, serta kerja sama penambangan rakyat untuk mereduksi penambangan tanpa izin di wilayah konsesi pertambangan.
Berita Terkait
KPK ajak pemda di NTB perbaiki tata kelola usaha tambang
Kamis, 3 Oktober 2024 18:01
Puluhan Warga Mataram Lakukan Aksi Gunduli Kepala
Jumat, 21 Agustus 2015 15:53
Haji- 60 Persen Calon Haji Mataram Risiko Tinggi
Rabu, 19 Agustus 2015 21:37
Bupati Sumbawa Barat Evaluasi Jelang Akhir Jabatan
Selasa, 11 Agustus 2015 7:40
Legislator Kecewa Anggaran Sosial Minim Dialokasikan Pemprov NTB
Rabu, 5 Agustus 2015 23:18
Anggaran pengamanan pilkada sumbawa barat rp1,5 miliar
Jumat, 31 Juli 2015 15:01
Paket "K2" Pertama Mendaftar Ke KPU KSB
Senin, 27 Juli 2015 11:14
Paket "f1" didukung partai terbanyak dalam pilkada
Minggu, 5 Juli 2015 14:21