Pendataan bansos DBHCT di Loteng telah rampung

Praya, Lombok Tengah (ANTARA) - Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan pendataan penerimaan batuan sosial dampak penyesuaian bahan bakar minyak (BBM) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di daerah itu telah rampung.

"Pendataan penerima bantuan langsung tunai dari DBHCHT itu telah selesai. Tinggal dilaksanakan verifikasi NIK di Dinas Dukcapil Lombok Tengah," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Lalu Wiraningsung di Praya, Kamis.

Penyaluran bantuan sosial tersebut melalui Bank NTB akan dilaksanakan mulai pekan depan dengan cara diberikan langsung melalui rekening penerima. Total penerima bantuan dari DBHCHT di daerah setempat 5.366 orang.

Sebelumnya, pemerintah daerah telah melakukan verifikasi data penerima, karena data usulan yang masuk dari hasil pendataan itu mencapai 12 ribu warga yang tersebar di 60 desa di 10 kecamatan di Lombok Tengah, sedangkan sasaran BLT dari DBHCHT 5.376 kelompok penerima manfaat (KPM) dengan anggaran Rp9 miliar.

"Data yang masuk cukup banyak, sehingga dilakukan verifikasi supaya tepat sasaran," katanya.

Penerima BLT dari DBHCHT berdasarkan PMK 215/MK.07/2021 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBHCHT, Surat Kemendagri 906/SJ tentang hasil pemetaan klasifikasi kodefikasi, dan nomenklatur, pelaksanaan kegiatan bantuan langsung tunai (BLT) DBHCHT Tahun Anggaran 2022. Penyaluran BLT dari DBHCHT dilaksanakan selama enam bulan dengan masing-masing penerima diberikan dana Rp300 ribu per bulan.

"Warga yang penerima BLT dari DBHCHT merupakan buruh tani tembakau dan buruh pabrik tembakau atau rokok," katanya.

Selain itu, BLT DBHCHT diberikan kepada warga yang tidak pernah mendapatkan bantuan yang sama, seperti tidak masuk dalam data PKH, BNPT maupun BLT Dana Desa (DD). Bantuan tersebut diberikan pemerintah daerah dengan harapan bisa menekan inflasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

"BLT dari DBHCHT ini akan disalurkan langsung ke rekening warga supaya tepat sasaran," katanya.

Kementerian Sosial menggelontorkan BLT mulai 1 September 2022. BLT ini satu di antara tiga bantuan tambahan penyesuaian subsidi BBM dengan total anggaran sekitar Rp24,17 triliun.