Anggota Komisi IV DPR mendukung Giant Sea Wall sebagai solusi cegah abrasi

id Giant Sea Wall,Komisi IV DPR,tanggul laut raksasa,Johan Rosihan,Firman Soebagyo,Presiden Prabowo Subianto

Anggota Komisi IV DPR mendukung Giant Sea Wall sebagai solusi cegah abrasi

Warga memancing di atas tanggul laut di kawasan Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Rabu (5/2/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom. (ANTARA FOTO/SULTHONY HASANUDDIN)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mendukung proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di pantai utara Pulau Jawa yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai solusi untuk mengurangi dampak kenaikan muka air laut.

"Saya melihat ini sebagai bagian dari upaya besar pemerintah dalam mengatasi ancaman abrasi laut dan banjir rob, khususnya di wilayah pesisir utara Jawa. Secara konsep, proyek semacam ini memang bisa menjadi solusi untuk mengurangi dampak kenaikan muka air laut," kata Johan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Meski demikian, dia menilai proyek GSW harus disertai kajian yang mendalam terkait efektivitas, dampak lingkungan, serta keberlanjutan ekonomi dan sosialnya.

Misalnya, lanjut dia, pembangunan GSW jangan sampai merusak ekosistem bakau, terumbu karang, maupun mengganggu mata pencaharian nelayan.

"Kedua, selain infrastruktur besar seperti GSW, pendekatan berbasis alam seperti rehabilitasi mangrove dan pemulihan ekosistem pesisir harus diutamakan. Di beberapa negara, proyek serupa menghadapi kendala teknis dan pembengkakan biaya, jadi harus dipastikan bahwa ini benar-benar solusi yang paling optimal," tuturnya.

Senada dengan Johan, anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai proyek GSW memiliki manfaat besar, khususnya untuk melindungi warga pesisir dari terjangan banjir rob, abrasi, serta kerusakan ekosistem laut.

"Kalau ditanya seberapa penting, Giant Sea Wall memang kebutuhan yang mendesak. Dengan Giant Sea Wall ini, efektif untuk mengatasi semakin tingginya abrasi khususnya di wilayah Pantura," ucapnya.

Namun, Firman menyebut adanya persoalan utama terkait biaya pembangunannya sehingga diperlukan inovasi dan upaya lebih serius untuk memecahkan masalah finansial, terlebih pemerintah saat ini gencar melakukan efisiensi anggaran.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana membangun tanggul laut raksasa di pantai utara Pulau Jawa sepanjang 700 kilometer dari Banten sampai dengan Jawa Timur.

Presiden, dalam beberapa kesempatan, mengakui pembangunan tanggul laut bukanlah proyek jangka pendek, melainkan proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu puluhan tahun.

Baca juga: Prabowo posting buka puasa bersama Titiek dan Didit di medsos

Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembangunan tanggul laut raksasa itu masuk dalam PSN Tahun 2025.

Airlangga menjelaskan tanggul laut raksasa Jakarta–Cirebon itu terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah yang sudah dibangun.

Baca juga: PM Inggris Keir Starmer dukung penuh Ukraina saat terima Zelenskyy

Airlangga menyebut Presiden Prabowo juga telah memberi arahan kepada jajaran menteri untuk menyiapkan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan giant sea wall Jakarta—Cirebon.