Mataram (ANTARA) - Proyek pembangunan bunker kedokteran nuklir senilai Rp10 miliar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Nusa Tenggara Barat batal dilaksanakan.
Direktur RSUD Provinsi NTB, dr Lalu Herman Mahaputra mengakui pembatalan ini lantaran dikhawatirkan proyek itu bermasalah di kemudian hari.
"Ini kan pakai uang DAK ya. Sudah diberikan saran oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, kalau pun dilanjut proses pembayarannya sudah lewat tahun. Nah, dari pada ini bermasalah, kita batalkan," ujarnya di Mataram, Senin.
Ia mengatakan meski pembangunan bunker kedokteran nuklir sangat dibutuhkan rumah sakit. Bahkan, sudah masuk dalam tahap lelang pertama dan mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan. Namun, pihaknya tidak berani memaksakan jika ujungnya nanti akan bermasalah.
"Memang kita butuh (bunker kedokteran nuklir). Tapi itu tadi, waktu pembayarannya itu yg lewat batas," kata dokter Jack sapaan akrabnya.
Baca juga: Utang RSUP NTB bengkak Rp247 Miliar, DPRD desak audit investigasi
Terkait pembatalan proyek ini, pihaknya sudah melaporkan ke Bappeda NTB. Namun demikian, lanjut dokter Jack, meski batal dikerjakan tahun ini, proyek tersebut masih bisa dikerjakan di tahun 2026 mendatang.
"Tahun depan masih bisa berjalan dan kita sudah laporkan ke Bappeda," ujarnya.
Disinggung apakah pembatalan ini lantaran khawatir efek radiasi yang ditimbulkan dan tidak ada perusahaan yang berminat mengikuti proses tender dalam proyek tersebut. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) NTB ini membantah hal tersebut. Justru, menurutnya banyak perusahaan yang ikut dalam proses tendernya.
"Banyak peminatnya ada dari perusahaan ini dan itu. Cuman kita batalkan aja, karena kalau ini berlanjut pembayarannya yang lewat tahun. Itu yang kita nggak mau, makanya dari pada bermasalah ya kita batalkan," katanya.
Baca juga: Gubernur Iqbal minta Inspektorat tindak lanjuti temuan utang RSUP NTB
Diketahui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membangun fasilitas pendukung krusial berupa gedung bunker kedokteran nuklir di RSUD Provinsi NTB. Bunker ini dirancang khusus untuk menunjang layanan radioterapi dan kemoterapi khususnya bagi pasien kanker.
Anggaran yang untuk membiayai proyek penting ini mencapai Rp10 miliar, sebagaimana dikutip dari situs resmi LPSE NTB. Dana tersebut bersumber dari kombinasi DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Penguatan Sistem Kesehatan serta APBD - DAK Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025. Dalam rancangannya, bunker ini akan dibangun di bawah tanah.
Baca juga: Tim medis RSUP NTB latihan intensif jelang MotoGP 2025
