DLH Mataram dapatkan anggaran Rp3,5 miliar untuk alat berat

id sampah,dLH,Mataram

DLH Mataram dapatkan anggaran Rp3,5 miliar untuk alat berat

Petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, mengangkat sampah ke dump truk karena warga membuang sampah di luar kontainer yang disiapkan. (Foto: ANTARA News/Nirkomala)

Mataram (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp3,5 miliar untuk pembelian berbagai alat berat guna mendukung operasional kebersihan di kota itu.

"Anggaran Rp3,5 miliar ini, kita dapatkan dari pengalihan dana pembangunan Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan sebesar Rp60 miliar, yang ditunda," kata Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram H Mahmuddin Tura di Mataram, Jumat.

Mahmuddin yang juga menjabat sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mengatakan, dengan anggaran Rp3,5 miliar tersebut, direncanakan untuk membeli beberapa alat berat.

Alat berat yang dimaksudkan meliputi, dump truk, backhoe loader, dan dump truk pres (alat pres sampah), serta alat penyedot tinja masing-masing satu unit.

"Sebenarnya, pengadaan alat berat lainnya yang ingin kita miliki adalah alat penyapu jalan atau penyedot pasir namun ternyata harganya Rp3,8 miliar, bukan Rp1,2 miliar seperti yang saya sebutkan sebelumnya," katanya.

Dikatakannya, kalau menyebut kebutuhan sebenarnya Mataram masih banyak yang perlu diusulkan sebab jumlah dump truck saat ini tercatat 37 unit, tetapi 7 rusak berat, begitu juga amrol jumlahnya 19 unit, satu rusak berat, mobil sedot tinja tiga unit namun yang bisa beroperasional hanya satu.

"Kebutuhan kita masih banyak, tetapi kemampuan keuangan daerah dan program prioritas menjadi pertimbangan," katanya.

Kendati demikian, kata Mahmuddin, tahun ini ada informasi Kota Mataram akan mendapatkan bantuan alat berat dari Kementerian PUPR, Dirjen Cipta Karya berupa dua unit dump truk dan satu unit mesin sedot tinja.

Dia mengatakan jika bantuan alat berat tersebut sudah terealisasi, bisa mendukung kinerja petugas DLH melakukan penanganan sampah, terutama untuk menyisir tempat pembuangan sementara (TPS) "liar".

"TPS 'liar' ini muncul karena masyarakat malas membuang ke TPS resmi dan tidak mengindahkan jam buang sampah," katanya.


 
Pewarta :
Editor: Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar