Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menargetkan tender terbuka untuk pembangunan gedung Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Lingkar Selatan senilai Rp58 miliar, dilaksanakan dalam pekan ini.
"Untuk dokumen lelang sudah masuk dalam sistem, semoga dalam minggu ini (11-13 April 2025), tender tingkat nasional sudah bisa dibuka," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning di Mataram, Kamis.
Menurut dia, setelah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat tender pembangunan kantor Wali Kota Mataram senilai Rp58 miliar tersebut tidak ada perubahan desain.
Baca juga: Pembangunan kantor Wali Kota Mataram di Lingkar Selatan dilelang Rp58 miliar
Akan tetapi, Inspektorat melakukan perubahan dan efisiensi terhadap beberapa item satuan harga, sehingga hasil efisiensi digunakan kembali untuk menambah beberapa fasilitas pendukung.
Seperti pembangunan jembatan penghubung antara Kantor Perpustakaan Kota Mataram ke kantor wali kota yang disiapkan oleh aliran sungai dengan lebar sekitar empat meter.
"Dengan anggaran Rp58 miliar itu, kami juga akan bangun jembatan penghubung sepanjang empat meter dengan lebar enam meter," katanya.
Fasilitas jembatan tersebut dinilai penting untuk memudahkan akses keluar masuk kendaraan.
Baca juga: Pembangunan kantor baru Wali Kota Mataram dianggarkan Rp58 miliar
Dikatakan, proyek pembangunan kantor wali kota itu akan berjalan seperti proyek-proyek biasa karena murni menggunakan APBD Kota Mataram 2025, sehingga bangunan inti gedung kantor wali kota ditargetkan rampung akhir tahun ini juga.
"Pada 2026, jika wali kota berkenan bisa langsung menempati gedung baru," katanya.
Pembangunan gedung Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Gajah Mada tersebut termasuk program prioritas karena lokasi kantor saat ini di Jalan Pejanggik dinilai sudah kurang representatif baik dari posisi maupun luas lahan.
Sementara gedung Kantor Wali Kota Mataram yang akan dibangun tersebut di atas lahan 3 hektare, dengan bentuk fisik tiga lantai dilengkapi dengan rooftop dan fasilitas lainnya.
Sementara untuk pembangunan sayap kiri dan kanan di areal Kantor Wali Kota Mataram itu, direncanakan menggunakan sistem multiyears atau dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.
"Kalau rencana itu jadi, maka perlu dilakukan persetujuan DPRD Kota Mataram sebelum penetapan APBD 2026," katanya.
Baca juga: Renovasi kantor wali Kota Mataram ditender
Baca juga: Wali Kota perjuangkan pembangunan gedung kantor baru Pemkot Mataram
